Hajan RE.
 |
| Perkebunan Kelapa Sawit |
FOKUS.COM, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin marak sehingga memerlukan banyak sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan adalah dana haji dan wakaf.
“Jika untuk kemaslahatan umat, seperti yang dilakukan selama ini lewat sukuk, dana wakaf, atau dana haji bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Lebih baik menghasilkan daripada tak produktif,” kata Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto Mingka, di Jakarta, Kamis (12/1).
Dia menjelaskan, untuk wakaf berbentuk uang atau dana haji yang cukup besar setiap tahunnya, justru bisa menggunakan skema wakaf sementara atau wakaf berbatas waktu. “Untuk wakaf uang atau dana haji, bisa digunakan dengan sistem wakaf berbatas waktu, misalnya dua atau lima tahun. Jadi untuk calon haji pun bisa dapat dua pahala, yakni pahala haji dan pahala wakaf,” ujarnya.
Hanya, lanjut dia, khusus untuk dana zakat yang saat ini besarannya belum terlalu banyak, disarankan harus disalurkan segera mengingat masih banyak orang yang miskin, tak bisa berobat atau tak bisa sekolah. Jika makin membesar, baru bisa digunakan untuk pembiayaan syariah yang return-nya dikembalikan ke penerima zakat.
Sebagai rujukan, negara tetangga Malaysia sudah lebih dulu menggunakan dana haji sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Beberapa negara lain juga disebutkan banyak yang telah menggunakan dana haji ke berbagai investasi antara lain perkebunan kelapa sawit dan sektor-sektor lain.
Rencana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga didukung oleh MUI. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, tujuan dari penggunaan dana haji untuk infrastruktur, agar dapat meringankan beban masyarakat termasuk jemaah haji itu sendiri.
Ia menjelaskan, Malaysia juga punya tabungan haji. Dana haji di Malaysia digunakan sebagai modal untuk proyek yang menguntungkan seperti investasi lahan pertanian.
Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk infrastruktur. Salah satunya untuk proyek penyediaan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, total setoran dana haji ke Kementerian Agama saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun. Menurutnya, itu dapat digunakan untuk proyek infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sekarang ini kan kita sudah bikin namanya proyek berbasis sukuk, sukuknya ya bisa dari dana haji, jadi tidak langsung. Bisa juga dari dana haji (langsung), tapi harus ada dulu badannya (Badan Pengelola Keuangan Haji). Yang jelas nanti bisa berpartisipasi untuk pendanaan, untuk modal infrastruktur,”kata Bambang. (Bersa)
Post a Comment