 |
| M. Ridho Ficardo |
LAMPUNGSIGER.COM - SETELAH dilantik masing-masing kepala daerah/wakil kepala daerah segera tancap gas membangun wilayahnya. Para pemimpin daerah tersebut mengemban amanah warga yang tidak ringan. Seluruh harapan warga dibebankan kepada pemimpin daerah untuk masa lima tahun mendatang.
Melihat ekspektasi dari masyarakat yang tinggi, semestinya kepala daerah selama masa jabatan tidak diberikan cek kosong. Sebagai pejabat publik, akuntabilitas kepala daerah dikedepankan.
Mereka tidak bisa sekehendak hati dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Keleluasaan wewenang jabatan seharusnya didedikasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah. Tanpa akuntabilitas publik, pemimpin daerah akan cenderung otoriter.
Dalam konteks semacam itu, kepala daerah dituntut memiliki kinerja yang baik. Kinerja itulah yang idealnya menjadi pedoman bagi kepala daerah yang bersangkutan, dan publik untuk menilai prestasi pemimpinnya.
Sederhananya, kepala daerah yang mempunyai kinerja bagus dapat dinilai berhasil dalam pemerintahannya. Sebaliknya, jika mereka berkinerja buruk maka kepemimpinannya boleh dikata gagal.
Berhasil atau gagal adalah rapor dari kepala daerah selama memimpin yang dijadikan refleksi dan penilaian terhadap pemimpin tersebut. Termasuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat apabila pejabat itu maju kembali dalam pilkada (incumbent).
Ironisnya, persoalan prestasi incumbent seringkali dilupakan publik. Di daerah yang tingkat kematangan demokrasi warganya masih rendah, faktor subyektif (misal money politics) lebih dominan mempengaruhi keterpilihan calon kepala daerah dibanding faktor obyektif (misal track record atau prestasi calon).
Terkait persoalan tersebut diatas, Provinsi Lampung contohnya pada saat ini sudah bermunculan tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah di provinsi ini, namun publik tentunya sudah tak lagi memilih pemimpin yang hanya pandai beretorikan melainkan berharap ada satu perbuhan yang positif bagi provinsi Rua Jurai ini.
Joni, salahsatu warga Punggur, Lampung Tengah bercerita kepada lampungsiger.com bahwa dirinya sangat kecewa sekali kepada kinerja pemerintahan dibawah pimpinan Gubernur saat ini, alasannya jelas mas jalan yang menghubungkan Kecamatan Seputih Surabya, Seputih Banyak sampai saat ini belum ada tanda-tanda mau diperbaiki, padahal jelas-jelas itu jalan milik provinsi, ungkapnya.
Selain Joni ada juga Suwardi warga Waykanan, dirinya pun sama kecewa terhadap pemerintahan Ridho Ficardo, persolaannya sama yakni, infrastruktur yang tak sama sekali ada perbaikan di daerah tempat tinggalnya, kalau sudah hujan jalan yang menghubungkan daerah kami Negeri Agung menuju Pakuan Ratu Waykanan sudah bukan lagi lagi layaknya jalan, melainkan kubangan air dan lumpur, pungkas Suwardi.
Menanggapi persolan tersebut salahsatu tokoh politik yang enggan disebutkan namanya, dirinya sudah sejak lama menduga jika pemerintahan Ridho Ficardo akan gagal memimpin Provinsi Lampung, hal tersebut bisa kita lihat dari minimnya pengalaman, manajerial yang carut-marut dari awal pemerintahannya berkuasa, program kerja yang tak satupun berpihak kepada masyarakat serta masih banyak lagi yang kalu diceritakan akan membuat jenuh pembaca, kelakar tokoh tersebut sambil nyeruput kopi asli Lampung.
Seharusnya, Gubernur yang sekarang harus memiliki program kerja yang jelas, infrastruktur yang rusak segera diperbaiki, karena hal tersebut sangatlah bersentuhan kepada masyarakat langsung, bikin terobosan, dengar aspirasi masyarakat, tentunya segara ditindak lanjuti jangan hanya sebatas wacana dan ini sudah di akhir kepemimpinannya, sudah jelas semuanya sudah terlambat untuk memperbaiki kinerja agar menarik simpatik masyarakat, tutup tokoh politik itu. (DNH)
Post a Comment