 |
| Mulai tahun ini pemerintah daerah dapat memberikan usulan serta laporan pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lampung . (Foto:Dok.KPPN) |
KOTAAGUNG -Mulai tahun ini pemerintah daerah dapat memberikan usulan serta laporan pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lampung sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Tanggamus, Hilman Yoscar, mengatakan wacana itu telah disampaikan dalam sosialisasi pekan lalu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Tujuannya kemudahan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan serta penghematan anggaran. "Ini merupakan kemudahan yang akan diberikan pemerintah pusat, karena setiap daerah tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jakarta. Selain hemat waktu kita juga akan menghemat anggaran," kata Hilman di ruangkerjanya, Kamis (9/3/2017).
Hilman menambahka, jika rencana tersebut benar-benar akan dilaksanakan, maka dipastikan penyerahan berkas pembayaran serta proses pengusulan DAK di tahap berikutnya cukup mendatangi kantor KPPN di Bandar Lampung. Hal ini juga berlaku bagi kepengurusan dana desa. Tetapi berkenaan dengan dananya, baik DAK maupun dana desa berdasarkan sosialisasi, tetap dikirimkan melalui rekening pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanggamus, Hendra Wijaya Mega, mengatakan jika pemerintah daerah melalui Bappeda kini tengah menyusun usulan program DAK masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Ini untuk pengusulan dana APBNP 2017, usulan tersebut nantinya akan disampaikan ke Bappenas dan Kemenkeu," terangnya.
Post a Comment