Berita Liputan: SAPRUDIN MS.
 |
| Atep Purnama, Camat Cibaliung |
FI-PANDEGLANG -- Camat Cibaliung, Atep Purnama, menyebut kegiatan masyarakat Desa Cibaliung telah melakukan kontrol terhadap program pemerintah itu sebagai kegiatan dan sikap yang positif dan benar menurut hukum.
"Melakukan koreksi itu memang bagus tapi harus dengan cara yang benar, coba perhatikan aspek proseduralnya juga, jangan sampai ada kesan kegiatan ditumpangi usnsur politik," sebut Atep.
Pernyataan Atep, sebutan akrab kepada Atep Purnama, disampaikannya kepada FI di Kantor Kecamatan Cibaliung pada beberapa waktu lalu, sehubungan dengan mengembangnya kasus PKKPM-PIE Desa Cibaliung yang beritanya merebak di media massa.
Atep juga sangat menyayangkan, jika kegiatan koreksi membangun dari masyarakat Desa Cibaliung itu dianggap sebagai kegiatan yang bermuatan politik, bahkan ada yang berasumsi masyarakat telah di provokasi.
Menurut Atep, hal itu disebabkan karena adanya seseorang yang memobilisasi (menggerakan-Red.) kegiatan masyarakat ketika melakukan laporan ke Polda, BPK, Kejaksaan dan Bupati Pandeglang, sedangkan dia statusnya sebagai seorang PNS (Pegawai Negri Sipil) guru dan sebagai Kepala Sekolah.
"Masalahnya bukan pada apakah dia sebagai anggota masyarakat atau tokoh masyarakat, tapi di seorang PNS yang harus menjunjung etika Korpri (Korp Pegawai Republik Indonesia -Red.), terikat sumpah jabatan juga, yang wajib bertanggung jawab atas urusan stabilitas sosial di lingkungannya," terang Atep tegas.
Ditanya wartawan tentang prosedur yang harus ditempuh oleh seorang pemangku jabatan dan sumpah jabatan sebagai abdi negara, Atep menjawab;
"Yang benar di ajukan laporan pada saya sebagai camat, ada Bupati, Bawasda, PPMPD, DPRD, jika perlu langsung ke BAPPENAS, Mentri, Presiden dengan cara prosedur resmi, jangan sampai terkesan memprovokasi dan menciptakan suasana keruh di masyarakat," sebut Atep Purnama.
Post a Comment